Penulis: Bang Nangin, 22 Oktober 2026
Medan (SORA1News.com)
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba SE MIKom mendesak Gubernur Sumut Bobby Nasution segera menyiapkan langkah konkret menghadapi wacana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diperkirakan mencapai Rp1,134 triliun lebih.
Pemprov Sumut diminta mencari terobosan pembiayaan agar tekanan fiskal tidak menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Mangapul menilai, jika pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat benar-benar terealisasi, kondisi fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut akan semakin tertekan. Padahal, kebutuhan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah masih besar dan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
“Jika pemotongan TKD terjadi, tentu membuat fiskal APBD Pemprovsu akan tertekan. Sementara, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak infrastruktur yang perlu ditangani,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (22/10/2026) melalui telepon di Medan.
Menurutnya, Pemprov Sumut tidak boleh hanya bergantung pada pola pembiayaan yang selama ini berjalan. Pemerintah daerah harus berani mengambil langkah inovatif dan terukur agar pembangunan tetap berlanjut meskipun ruang fiskal semakin terbatas.
Mangapul mendorong Pemprov Sumut mengkaji berbagai alternatif pembiayaan, termasuk kemungkinan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga. Namun, opsi tersebut harus melalui perhitungan yang matang serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Oleh karena itu, kita mendorong Pemprovsu melakukan kebijakan dan terobosan baru agar persoalan minimnya anggaran bisa diatasi dan infrastruktur tetap terbangun. Apakah bisa melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, tetapi harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.
Selain mencari alternatif pembiayaan, Mangapul menyarankan Pemprov Sumut mengevaluasi aset-aset milik daerah yang selama ini tidak produktif. Aset tersebut perlu dikaji kembali pemanfaatan dan pengelolaannya agar dapat memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah.
Menurutnya, optimalisasi aset dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur sekaligus memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat, terutama apabila pemangkasan TKD benar-benar dilaksanakan.
“Bisa juga menjual aset yang tidak produktif untuk digunakan membangun infrastruktur di Sumut. Jadi, aset-aset yang tidak produktif itu bisa membantu pembangunan di Sumut,” kata legislator dari daerah pemilihan (Dapil) IX yang meliputi Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun tersebut.
Lebih lanjut, Mangapul menegaskan Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemprov Sumut tidak terjebak dalam zona nyaman menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, semangat Gubernur Bobby Nasution harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengingatkan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan tersendatnya pembangunan infrastruktur. Karena itu, pemerintah provinsi harus segera menyusun langkah antisipatif dan menetapkan skala prioritas sebelum tekanan fiskal semakin memengaruhi pelaksanaan program pembangunan.
“Artinya, kami dari Fraksi PDIP meminta Pemprov Sumut jangan berada di zona nyaman. Semangat gubernur harus mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi Sumut, khususnya di bidang infrastruktur. Jangan hanya birokrasi yang berjalan, tetapi pembangunan infrastruktur justru terganggu. Maka, lakukanlah langkah-langkah konkret, jangan menunggu situasi yang tidak jelas,” tegasnya.
Mangapul berharap Pemprov Sumut segera menyusun strategi pengelolaan keuangan yang lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, apabila transfer dari pemerintah pusat berkurang, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Sumut tetap berjalan optimal.(*).
