Penulis: Bang Nangin, 21 Oktober 2026
Medan (SORA1News.com)
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut H Aswin Parinduri SH MH meminta Pemprov Sumut melobi pemerintah pusat untuk meninjau kembali pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) serta mengkaji pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) guna membiayai pembangunan daerah.
Menurut Aswin Parinduri, pengurangan TKD menjadi tantangan serius, karena Sumut masih membutuhkan anggaran besar untuk memperbaiki jalan rusak, meningkatkan fasilitas kesehatan dan membenahi sekolah. Kondisi tersebut tidak boleh membuat kebutuhan dasar masyarakat terabaikan.
“Penurunan anggaran TKD ini sebenarnya sangat melukai hati masyarakat Sumut. Masih banyak program yang perlu mendapat perhatian, terutama yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dengan berkurangnya anggaran, tentu ada pembangunan yang berpotensi terkendala,” ujar Aswin Parinduri kepada wartawan, Rabu (21/10/2026) di DPRD Sumut.
Bahkan Aswin meminta Pemprov Sumut mengintensifkan lobi kepada pemerintah pusat agar alokasi TKD untuk Sumut dapat dikembalikan atau ditinjau kembali, sebab potensi ekonomi Sumut, termasuk sektor perkebunan kelapa sawit, perlu diimbangi dukungan anggaran yang memadai untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita tetap menjunjung tinggi kepentingan nasional, tetapi daerah juga membutuhkan anggaran yang cukup untuk membangun dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Selain melobi ke pusat, tambah anggota Komisi D ini, pihaknya menawarkan pinjaman melalui PT SMI sebagai alternatif pembiayaan pembangunan yang perlu dikaji secara cermat. Skema tersebut dapat dipertimbangkan untuk mendukung proyek prioritas ketika kemampuan APBD tidak mencukupi.
“Alternatif kedua, silakan dikaji pinjaman untuk membangun daerah ini. Kita mengetahui masih banyak jalan yang rusak, fasilitas kesehatan belum memadai, dan sekolah-sekolah yang kondisinya membutuhkan perhatian. Ini kebutuhan dasar masyarakat yang harus kita pikirkan bersama,” ujarnya.
Aswin mengingatkan, pinjaman daerah harus memperhitungkan bunga, jangka waktu pengembalian, kemampuan membayar cicilan dan dampaknya terhadap APBD. Pembiayaan juga harus diarahkan pada proyek yang manfaatnya terukur dan benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Di sisi lain, Aswin mendorong Pemprov Sumut mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan penerimaan pajak dan pengelolaan potensi ekonomi. Namun, upaya tersebut membutuhkan waktu sehingga tidak serta-merta menutup kekurangan anggaran akibat pemangkasan TKD.
Aswin mengibaratkan kondisi fiskal daerah seperti seseorang yang memiliki selimut terlalu pendek. Ketika satu bagian tubuh ditutupi, bagian lainnya justru terbuka. “Ketika satu kebutuhan dipenuhi, kebutuhan lainnya bisa terabaikan. Padahal, kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh diabaikan,” ungkapnya.
Aswin berharap Pemprov Sumut mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menentukan prioritas anggaran. Efisiensi harus tetap dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan publik, sehingga pembangunan jalan, fasilitas kesehatan dan sekolah tetap berjalan demi kesejahteraan masyarakat Sumut.(*).
