Penulis: Bang Nangin, 1 Oktober 2026
Medan (SORA1News.com)
Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut unjuk rasa ke depan gedung DPRD Sumut, Kamis (1/10/2026) mendesak lembaga legislatif ikut mengawal pengesahan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, demi penguatan regulasi ketenagakerjaan.
Aksi yang diikuti buruh dari 10 kabupaten/kota tersebut dipimpin Ketua DPW FSPMI Sumut Willy Agus Utomo dengan mengusung sejumlah spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian terkait persoalan upah, perlindungan pekerja serta kondisi buruh di sektor perkebunan.
Willy mengatakan aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan buruh yang digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia, sehingga sudah sewajarnya DPRD Sumut mendengar langsung persoalan yang dihadapi pekerja sekaligus memberikan dukungan terhadap penguatan regulasi ketenagakerjaan.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi dan meminta DPRD Sumut mendengar langsung persoalan yang dihadapi buruh. Kami meminta dukungan terhadap pengesahan aturan ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada pekerja,” ujar Willy.
Selain meminta dukungan terhadap RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, FSPMI meminta DPRD Sumut membuka ruang audiensi untuk membahas sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang banyak menimpa kaum buruh.
Willy juga menyoroti kondisi pekerja di sektor perkebunan yang dinilai masih menghadapi persoalan pemenuhan hak, terutama terkait upah. Disini pemerintah dan DPRD Sumut harus memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak buruh di sektor tersebut.
“Jangan sampai masih terjadi penindasan terhadap buruh di perkebunan. Ada pekerja yang sudah bekerja, tetapi persoalan upahnya belum selesai. Ini harus menjadi perhatian pemerintah dan DPRD,” katanya.
Sementara itu, Perwakilan FSPMI Labuhanbatu, Wardin, dalam orasinya juga meminta perhatian terhadap kondisi buruh perkebunan yang membutuhkan kepastian atas hak-hak ketenagakerjaan, termasuk upah dan kondisi kerja yang layak.
“Persoalan buruh perkebunan jangan hanya dilihat dari sisi perusahaan. Pekerja juga harus mendapatkan perlindungan dan hak yang layak,” ujarnya sembari menyinggung dampak persoalan ekonomi terhadap keluarga buruh dan jangan sampai membuat anak-anak terpaksa ikut membantu orang tua mencari penghasilan sehingga mengganggu pendidikannya.
Aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan meminta bertemu dengan anggota DPRD Sumut, guna menyampaikan aspirasinya. Namun gedung dewan terlihat sepi, karena tidak seorang anggota dewan pun hadir di “rumah rakyat” dengan alasan sedang melakukan kegiatan Reses.(*)
