Penulis: Bang Nangin, 16 Oktober 2026
Medan (SORA1News.com)
Anggota Komisi B DPRD Sumut Salmon Sumihar Sagala SE menegaskan, dalam peringatan Hari Parlemen Indonesia yang jatuh pada, 16 Oktober 1945 – 2026, harus menjadi momentum bagi seluruh anggota parlemen untuk melakukan introspeksi dan membuktikan keberpihakan kepada rakyat.
” DPR dan DPRD tidak boleh hanya sibuk dengan rapat, pembahasan anggaran dan produk legislasi, tetapi harus berani menyuarakan kepentingan masyarakat serta mengawasi jalannya pemerintahan secara kritis dan bertanggung jawab,” ujar Salmon Sumihar Sagala kepada wartawan, Jumat (16/10) di DPRD Sumut.
Menurut Salmon Sagala, kepercayaan rakyat merupakan amanah yang harus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekadar janji politik, sebab ukuran keberhasilan seorang wakil rakyat bukan hanya dilihat dari kehadirannya dalam rapat atau banyaknya kebijakan yang disahkan, melainkan dari sejauh mana keputusan politik benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
“Parlemen harus menjadi rumah bagi suara rakyat. Jangan sampai rakyat hanya dibutuhkan ketika pemilihan umum, tetapi setelah itu aspirasi mereka diabaikan. Wakil rakyat harus berani menyuarakan kebenaran, mengawasi pemerintah, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tandas Salmon dalam rumusannya pada momentum Hari Parlemen Indonesia.
Anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini menilai, fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan harus dijalankan secara maksimal. Setiap kebijakan dan penggunaan anggaran negara maupun daerah perlu dipastikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, parlemen juga harus berani bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat. Sikap kritis tersebut bukan berarti memusuhi pemerintah, melainkan bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk memastikan kekuasaan dijalankan sesuai aturan dan kepentingan rakyat.
Sebagai anggota Komisi B DPRD Sumut yang membidangi perekonomian, Salmon juga dapat menekankan pentingnya pengawasan terhadap program pembangunan agar tidak berhenti pada penyerapan anggaran dan laporan administratif. Infrastruktur yang dibangun harus berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, termasuk warga di wilayah terpencil.
Mantan anggota DPRD Karo ini juga mengingatkan bahwa keterbukaan dan integritas merupakan fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Aspirasi masyarakat harus ditampung dan ditindaklanjuti secara serius, sementara setiap keputusan yang menyangkut kepentingan publik perlu dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Ditambahkan Salmon, Hari Parlemen Indonesia berakar pada peristiwa 16 Oktober 1945, ketika Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X yang memberikan kewenangan legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Peristiwa bersejarah tersebut menjadi salah satu tonggak perkembangan parlemen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Peringatan Hari Parlemen jangan berhenti pada seremoni. Ini harus menjadi pengingat bahwa jabatan sebagai wakil rakyat merupakan amanah, bukan fasilitas. Parlemen yang kuat bukan parlemen yang sekadar dekat dengan kekuasaan, melainkan parlemen yang dipercaya rakyat karena berani memperjuangkan kepentingan mereka,” ujar Salmon.(*)
