- Libatkan Pengawasan MBG Lintas Sektor di Daerah, Perkuat Legitimasi dan Redam Tudingan Negatif
Timbul Jaya Hamonangan Sibarani SH MH
Medan (SORA1News.com)
Ketua Komisi D DPRD Sumut Timbul Jaya Hamonangan Sibarani SH MH, menilai instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala Staf Presiden Qodari untuk mengumpulkan berbagai video Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dikaitkan dengan tudingan terhadap dirinya menghina bangsa, bukan sekadar respons emosional, melainkan langkah strategis membaca dinamika opini publik.
Menurut Timbul Jaya Hamonangan Sibarani kepada wartawan, Sabtu (14/2/2026) melalui telepon dari Simalungun saat melakukan kegiatan reses, langkah itu menunjukkan bahwa Presiden ingin memastikan kritik yang beredar benar-benar berbasis data, bukan sekadar narasi politis.
Timbul menyebut, program MBG yang kini menjadi prioritas nasional kebijakan afirmatif untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini dan tudingan bahwa MBG merupakan bentuk penghinaan terhadap bangsa justru mengabaikan substansi kebijakan tersebut, sebab program ini menyasar masa depan anak-anak Indonesia. Tidak ada niat merendahkan, justru memuliakan generasi penerus.
Secara politik, Timbul melihat adanya dua arus besar dalam merespons kebijakan ini. Pertama, kelompok yang memandang MBG sebagai investasi sosial jangka panjang. Kedua, kelompok yang mengaitkannya dengan strategi pencitraan politik. Namun, dalam sistem demokrasi, perbedaan tafsir hal biasa, selama tidak disertai disinformasi.
Instruksi pengumpulan video, lanjut Timbul, dapat dimaknai sebagai upaya klarifikasi dan konsolidasi narasi. Presiden, tampaknya ingin mengetahui secara langsung pola framing yang berkembang di media sosial agar pemerintah bisa merespons dengan pendekatan komunikasi yang lebih tepat.
“Ini bukan soal anti-kritik, tapi memastikan kritik itu sehat dan proporsional,” ujar Timbul menyoroti dimensi psikologis publik saat ini yang sebagian masyarakat mungkin sensitif terhadap narasi bantuan atau program sosial karena trauma ketergantungan masa lalu.
Namun MBG, menurutnya, berbeda karena berbasis pada pemenuhan hak gizi anak, bukan sekadar pembagian bantuan konsumtif dan dari sisi kebijakan publik, MBG sebagai langkah preventif terhadap stunting dan rendahnya kualitas pendidikan akibat kekurangan gizi.
Ketua DPD Partai Golkar Simalungun ini mengingatkan bahwa banyak negara maju memulai program serupa sebagai fondasi pembangunan manusia. Karena itu, polemik yang muncul seharusnya dijawab dengan transparansi pelaksanaan dan pengawasan yang ketat.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar, Timbul mendorong agar implementasi MBG di daerah dilakukan secara akuntabel dan melibatkan pengawasan lintas sektor, termasuk DPRD, karena pengawasan yang baik justru akan memperkuat legitimasi program dan meredam tudingan negatif.
Timbul Jaya juga menilai, secara politis, pernyataan Presiden yang heran atas tudingan tersebut menunjukkan adanya jarak persepsi antara pemerintah dan sebagian kelompok masyarakat. Di sinilah pentingnya komunikasi publik yang lebih empatik dan partisipatif agar maksud kebijakan tidak disalahartikan.
“Bagi saya, muatan politis selalu ada dalam setiap kebijakan besar, karena kebijakan lahir dari proses politik. Tetapi yang terpenting, apakah kebijakan itu memberi manfaat nyata. Jika MBG terbukti meningkatkan kualitas gizi dan masa depan anak-anak, maka sejarah yang akan menjawab polemik hari ini,” tegas Timbul Jaya Hamonangan Sibarani.(*).