Wakil Menteri PANRB Bertemu Gubernur Sumut Pastikan Layanan Publik Tetap Adaptif di Tengah Bencana

oleh

 

Terima: Gubernur Sumut Bobby Nasution menerima kunjungan kerja Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto di Ruang Kerja Lantai 10 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Senin (23/2/2026).(Foto SORA1News.com/AEP).

Medan (SORA1News.com)

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto, memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara tetap berjalan adaptif, terpadu, dan akuntabel.

Penegasan ini disampaikannya saat kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Sumut yang diterima Gubernur Bobby Afif Nasution, Senin (23/2/2026) di Medan.

Purwadi menekankan pentingnya fleksibilitas mekanisme kerja aparatur sipil negara (ASN), perlindungan pegawai, serta optimalisasi layanan publik berbasis digital agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan meskipun dalam kondisi darurat bencana.

“Memastikan bahwa pelayanan publik digital dapat dilaksanakan untuk semua sektor, seperti surat kendaraan dan pertanahan. Digitalisasi ini untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat.

Kunjungan tersebut juga bertujuan memastikan tata kelola layanan pemerintahan, keterpaduan sistem digital, serta penyelamatan dan perlindungan arsip pemerintahan tetap terjaga sebagai fondasi keberlanjutan birokrasi di tengah situasi krisis.

Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sumut menyampaikan bahwa meskipun sejumlah desa dan fasilitas pemerintahan terdampak secara fisik akibat bencana, fungsi pemerintahan di kabupaten/kota tetap aktif, dengan pelayanan kesehatan menjadi prioritas utama pemulihan.

Bobby juga menyampaikan, akibat bencana banjir dan tanah longsor, ada dua desa yang telah tertimbun longsor. Kedua desa tersebut berada di Kecamatan Tukka dan Sorkam. Awalnya, sejumlah akses menuju desa terdampak bencana, khususnya menuju Tapanuli Tengah (Tapteng), terputus.

“Pada saat bencana kondisi pemerintah tingkat desa, secara fisik kantor desa sangat terdampak. Namun pascabencana, fungsi pemerintahan di kabupaten/kota yang terkena bencana semua aktif. Pelayanan di rumah sakit, Puskesmas menjadi fokus utama perbaikan pada saat bencana,” kata Bobby.

Diketahui Pemprov Sumut melalui Surat Keputusan Gubernur telah menetapkan status tanggap darurat bencana guna percepatan pemulihan daerah yang terdampak banjir dan tanah longsor pada akhir tahun lalu.

Selain itu, Pemprov Sumut juga telah memberikan bantuan kepada daerah terdampak yang berasal dari ASN Bapeg Sumut berupa sembako yang disalurkan melalui posko bencana. Kemudian, ada juga bantuan kepada pemerintah daerah yang terdampak banjir Rp2 miliar.

Pada pertemuan tersebut turut hadir Wakil Gubernur Sumut Surya, Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib, Kepala Badan Kepegawaian (Bapeg) Provinsi Sumut Sutan Tolang Lubis, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Biro Organisasi Dedi Jaminsyah Putra Harahap, beserta jajaran pimpinan Kementerian PANRB. (*)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *