Penulis: Bang Nangin, 21 September 2026
Medan (SORA1News.com)
Puluhan massa yang menamakan dirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Sumut unjuk rasa bakar ban bekas di gedung DPRD Sumut, Senin (21/9/2026) mendesak Kejati Sumut untuk segera mengusut oknum anggota DPRD Sumut yang diduga telah menyelewengkan anggaran Sosialisasi Perda (Sosper), Pokok-pokok Pikiran (Pokir) dan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) yang nilainya ratusan miliar rupiah setiap tahunnya.
“Banyak persoalan penting yang perlu diusut di lembaga legislatif ini, yakni penggunaan anggaran Sosper, Wasbang dan Pokir dewan, serta proses penetapan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut periode 2026-2029 yang diduga sarat permainan money politik,” tandas massa KAMMI dalam orasinya.
Bahkan KAMMI menilai penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, KAMMI Sumut meminta dilakukan audit dan evaluasi terhadap pertanggungjawaban anggaran DPRD, termasuk penggunaan anggaran periode 2019-2024 hingga saat ini yang diduga melibatkan oknum dewan berinisial ARS dan AH.
“Anggaran publik harus benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat yang nyata,” tegas massa KAMMI dalam pernyataan sikapnya yang ditandatangani Irham Sadani Rambe (Ketua Umum) dan Muhammad Haryono (Sekum).
KAMMI menilai anggaran Sosper, Wasbang dan Pokir semestinya diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk mendukung peningkatan fasilitas pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik, bukan hanya berorientasi pada kegiatan seremonial semata, sehingga perlu dievaluasi agar tidak mengabaikan tujuan utama belanja publik.
Aksi KAMMI mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, tapi tidak mendapat tanggapan dari anggota DPRD Sumut, sebab tidak seorangpun para wakil rakyat hadir di gedung dewan, karena sedang melakukan kegiatan Reses di daerah pemilihan nya (Dapil) masing-masing.(*).
